Wartago.id, KOTAMOBAGU – Badan Pengawas Obat dan Makanan Manado melakukan monitoring dan evaluasi program prioritas nasional keamanan pangan di Kota Kotamobagu, yang dilaksanakan di Ruang Paloko Hotel Sutan Raja, Kamis 7 November 2024.
Plh Kepala Balai Besar POM Manado, Agung Kurniawan mengatakan kegiatan yang dilaksanakan BPOM merupakan rangkaian dari tahapan – tahapan yang sudah dijalankan sejak April 2024 lalu.
Dikatakannya, kegiatan yang dilaksanakan sudah melalui tahapan advokasi bersama pemerintah Kota Kotamobagu, dalam hal ini terkait dengan program nasional keamanan pangan.
“Jadi ada komunitas yang kami intervensi untuk bisa bersama – sama mengawal ketahanan pangan yakni komunitas di lingkup kelurahan, yang di dalamnya ada tiga kelurahan, satu pasar, dan 11 sekolah baik dari tingkat SD, SMP dan SMA,” terangnya.
Menurutnya, tahapan sekarang ini adalah tahapan atas pelaksanaan yang sudah dilakukan terkait dengan pendampingan kepada kader – kader yang sudah dibentuk sepanjang tahun 2024 , serta pelaksanaan implementasinya dalam mengawal ketahanan pangan dilingkupnya masing – masing.
“Dalam hal ini mengawal ketahanan pangan, yang dipasar sendiri, di desa dan kelurahan sendiri, dan yang ada di sekolah masing – masing baik di kantin dan di lingkungan sekolah,” sambungnya.
Ia juga mengatakan, pihaknya mengadakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan, serta mengukur dampak yang ada atas intervensi yang sudah dilakukan.
Program yang sudah dijalankan sejak tahun 2017 dan berkelanjutan sampai sekarang di beberapa kabupaten dan kota, termasuk Kota Kotamobagu, menurutnya perlu adanya replikasi dari Pemerintah Daerah.
“Atas intervensi – intervensi yang sudah dilakukan terkait gerakan keamanan pangan oleh BPOM, kami berharap replikasi dari Pemerintah Kota Kotamobagu untuk lebih mengembangkan dan lebih mandiri dalam mengawal secara bersama – sama keamanan pangan di wilayah Kota Kotamobagu,” tambahnya.
Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi keamanan pangan, Agung berharap intervensi dari 11 sekolah, 1 pasar dan 3 kelurahan yang ada, dapat dikembangkan ditempat yang lain, sehingga penjaminan keamanan pangan akan semakin luas, dimana tidak hanya dari BPOM dan Pemerintah Daerah, namun termasuk juga masyarakat dan komunitas – komunitas yang sudah dibentuk melalui kader sekolah, kader desa dan kader pasar. (***)
